Comments on: [Bencana di Porong] Melihat lagi dari udara, lumpur Lapindo terus meluber

By: soesilo

soesilo — Sat, 29 Dec 2007 03:47:08 +0000

lapindo bukan proyek pemerintah, yang jelas pucuk aparat kita si yusuf kolo itu yang berkompenten masalah lapindo. doakan aja bareng2 seluruh rakyat, kalau gak tanggung jawab, biar cepat mati melet

By: Kalipaksi

Kalipaksi — Thu, 26 Jul 2007 03:00:18 +0000

Bagaimana ya? Menurut saya, buat revisi penggunaan lahan di kawasan Porong. Pascabencana lumpur, pasti akan ada potensi baru yang muncul seperti ketika Galunggung meletus pada dekade 1980-an lalu. Pascaletusan Galunggung, pasir melimpah.

Para ahli geologi pasti sudah bisa membaca, kira-kira kelak apa yang bisa dieksploitasi dari lumpur Porong itu. Nah, itu kan devisa buat pemerintah.

Ya, sudah pemerintah talangi saja dulu. Anggap sebagai piutang bagi Bakrie yang harus tetap dibayar. Kelak, siapa tahu ada pemasukan devisa dari eksplorasi pascabencana.

Mungkin nggak ya?

By: aboutmiracle

aboutmiracle — Mon, 11 Jun 2007 03:43:23 +0000

Gubernur jatim sudah menyerah, Lapindo menyerah karena udah kehabisan duit,geosaintist pun bilang Lumpur itu baru habis 32 tahun lagi, Pemerintah pusat menyerah juga, Rakyat pun kebingunan mesti bagaimana, Bantuan dari negara-negara tak kunjung datang karena memang tragedi Lapindo bukan diklasifikasikan sebagai Bencana nasional oleh pemerintah ( tidak seperti Tsunami misalnya )…
Jadi mesti gimana donk…?

By: mahasiswi

mahasiswi — Fri, 20 Apr 2007 04:13:10 +0000

knapa BAKRI cs ga diusut segera?!! coba kalo pmiliknya rakyat jelata?!! sayangnya juga knapa masyarakat di sekitar lumpur tsb bermain politik,,dan tidak berpikir gmn nasib2 anaknya ke depan??
bwt SBY : yang tegas donk!! klamaan kalo ambil kputusan!! keburu basi..!!
masa’ br masalah lumpur dah kwalahan,,trus mw gimana moral bangsa kita ini??

By: PW

PW — Tue, 13 Feb 2007 10:16:16 +0000

Lucunya tgl 12 Feb’07 lalu Gubernur Jatim, Imam Utomo “menyerah” dan meminta pemerintah pusat untuk menanggulangi sekaligus mendanai semburan lumpur ini. Apa salah pemerintah pusat sehingga harus menanggung semua ini? Atau maksudnya meminta pusat untuk menekan lapindo dan semua pemiliknya supaya tanggung jawab penuh?